Bidikhukum.com-Padang
Setelah melayangkan surat klarifikasi pada tanggal 01 sampai dengan 06 Desember 2022 kepada beberapa sekolah di Kab. Pesisir Selatan ( Painan) terkait penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2021 di antaranya adalah SMK N. 1 dan SMK N. 2 dan beberapa sekolah lainnya di Painan tahun 2021
Hal ini masih mengundang pertanyaan terkait belanja dana BOS, karena tahun 2021 masih rentan kegiatan belajar siswa akibat pandemic
Kita sangat meberikan apresiasi kepada Kejari Sijunjung tahun 2021 yang menetapkan Kepsek SD disana tersangka korupsi dana BOSnya sampai saat ini kita masih dilanda pandemic covid 19 dan masih berjalan protokol kesehatan ( Prokes) namun anggaran dana BOS ini sudah habis pakai berdasarkan jumlah siswa/siswi di sekolah tersebut.
Belanja dana BOS di SMK N.1 Painan tahun anggaran 2021 tahap ke I senilai Rp. 546.616.981. tahap ke II senilai Rp.638.161.760. tahap ke III senilai Rp. 694.286.201. total penggunaan dana BOS Rp. 1.879.519.942. tahun 2021
Hal ini di tegaskan Fajriansyah Putra, SH kepada rekan media (12/12/22) selaku Directur Investigasi LSM-BIDIK RI Non Governance Organization, kami sudah melakukan upayah klarifikasi terlebih dahulu kepihak sekolah namun sampai saat ini tidak ada etikat baik mereka dari kepsek tersebut untuk mengklarifikasi surat kami ujar Fajri
Sambungnya lagi ( Fajri) kami mendapatkan informasi, bahwa ada salah satu oknum Kepsek SMK N. 2 Painan yang mengaku sebagai anggota LSM dengan mengatakan ketuanya bernama pak Eko.
Dan ironis lagi oknum Kepsek SMK N. 2 Painan ini, ia menyuruh ketua LSM BIDIK RI (Sam Tanjung) via sambungan WhatsApp yang saat itu ia meminta untuk menyurati SMK N. 1 Pancung Soal dan SMK N.1 Linggo Sari Baganti namun hal ini cepat di screenshot oleh Sam Tanjung dan malamnya chat oknum kepsek tersebut sudah di delet.
Tambah Fajri lagi menirukan perkataan oknum Kepsek SMK N. 2 Painan, nanti kalau di Surati semua sekolah di pesisir selatan biar saya yang mengkondisikan dengan teman – teman kepsek lainnya. Dan saya paham dengan kawan-kawan LSM saya juga anggota LSM saya sangat mengerti, sedangkan perpanjang KTA saja Rp. 1.000.000. apalagi untuk kawan yang butuh kantor ujar si oknum Kepsek yang di peragakan fajri.
Keesokan harinya terang Fajri lagi, ia mendapatkan informasi dari ketua LSM-BIDIK RI tersebut. Bahwa oknum kepsek SMK N. 2 Painan mengatakan lagi kami akan pertemuan hari Jumat bersama MKKS rapat terkait surat LSM-BIDIK RI, nanti hasilnya saya kabari Ucup oknum kepsek di peragakan Fajri kepada awak media.
Sehingga oknum kepsek SMK N. 2 Painan meminta bertemu dengan LSM-BIDIK RI yang di wakili Sam Tanjung pertemuan di Dinas Pendidikan Prov. Sumbar di Padang pada hari Sabtu pukul 15.00 wib sore namun dalam pertemuan itu ia mengatakan (Kepsek) hasil rapat dengan MKKS mereka akan menjawab surat LSM-BIDIK RI katanya.
Terkait belanja dana BOS tahun anggaran 2021 di SMK N. 2 Painan Eks. (Kepsek SMK N. 1 Painan) ini belanja tahap ke I senilai Rp.244.058.741. tahap ke II senilai Rp. 309.900.500. tahap ke III senilai Rp.272.572.691.
Uraian belanja dana BOS ini bukti alat pendukung untuk kami sebagai pelapora nanti di Kejaksaan Tinggi Sumbar dan beberapa pengakuan orang tua murid bahwa adanya pembayaran baju seragam sekolah praktek yang di pungut di dari siswa.
Hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud RI No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah dan Larangan pasal 12 Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah. Hal ini juga bertentangan denga Perpres No 87 Tahun 2016 Tentang Sapuh Bersih Pungutan Liar (Pungli).
Kami ( LSM-BIDIK RI) akan menyiapkan laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Sumbar dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan PP RI No. 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme dan Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat dengan bukti dokumen belanja dana Bos dan bukti SPJ lainnya, kita kumpulkan bahan keterangan ( Pulbaket) nanti beber Fajri kepada media
Tim.
