Satker PJN I Sumbar Tak Mau di Konfirmasi Arahkan Ke Contak KOMPU, LSM BIDIK RI : Anda Pelayan Publik Bukan di Layani Terkait Proyek BTS Sumut

PADANG-BIDIKHUKUM.COM

Pejabat yang sudah di gaji negara tidak harus menghindar dari konfirmasi wartawan dan tidak membuat aplikasi sistem pembodohan seolah-olah tidak mau menerima wawancara dan konfirmasi media, sementara yang bersangkutan satker wilayah 1 Sumbar Masudi selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) sudah berinteraksi dengan wartawan, dan menyuruh awak media komunikasi dengan aplikasi yang di buat oleh BPJN Wilayah 1 Sumbar ini jelas melepaskan tanggung jawab dari pekerjaan yang ia kelola yang bersumber dari APBN uang rakyat tahun anggaran 2024.

Masudi saat di konfirmasi awak media (23/03/24) via WhatsAppnya 082186666XXX ia mengatakan dengan tanpa mengurangi rasa hormat terkait PJN.1 Sumbar, jika ada pertanyaan, klarifikasi atau butuh penjelasan silahkan hubungi bagian komunikasi publik (KOMPU) PJN 1 di Nomor : 0821707354xx KOMPU PJN 1 tidak menutup kemungkinan membuka ruang diskusi secara tatap muka tks.

Ini adalah mekanisme kami utk melayani dan memberikan informasi kepada masyarakat sesuai SOP. Karena PPK adalah pejabat yg di angkat negara, menjalankan tugas.

Ironisnya sudah kepada yang bersangkutan selaku penanggung jawab anggaran, saat di ajukan pertanyaan oleh awak media ini kepada Masudi selaku Satker PJN 1 Wilayah Sumbar ia berkilah menyuruh ke aplikasi dan atau sistem nomor yang ia kirim.

Pengalaman awak media ini perna mengkonfirmasi KOMPU tersebut atau sistem nomor contak yang di kendalikan Pegawainya tidak semua ia mampu menjawab pertanyaan wartawan dan bahkan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya terkesan nomor contak kompu tersebut hanya akal-akalan saja untuk mencuci tangan agar tidak di konfirmasi oleh media.

Pekerjaan yang di laksanakan oleh anak buah Masudi PPK 1.3 Bukittinggi BTS Sumut Antara lainnya yang pertanyaan oleh media

1.Berapa ketebalan aspal yang di lapis dari permukaan dasar jalan semula.?

2.Apakah phatcing sudah dibersikan dahulu setiap lobang yang akan di tambal sulam dengan kompresor, dan jenis apa aspal yang di lapis.?

3.Apa kualitas jenis sirtu yang di pakai oleh rekanan untuk pemadatan bahu jalan.?

4.Apakah dalam RAB di anggarkan untuk di reksi keet basecamp pekerja.?

5.Kualitas kategori apa aspal yang di pakai dalam pelapisan permukaan dasar dan berapa harga pertonnya yang anda beli dari e-katalog.?

Setelah mengajuan pertanyaan tersebut dan klarifikasi yang di sampai oleh awak media ini Masudi langsung mengarahkan ke KOMPU.

Sementara Directur Investasi Non Goverment Organization Badan Investasi Demokrasi Informasi Keadilan Republik Indonesia (LSM-BIDIKRI) Fajriansyah Putra SH mengatakan kepada wartawan. Ini bentuk pejabat yang tidak mau Bertanggung jawab saat di tanya oleh kawan – kawan wartawan sedangkan ia Satkernya sudah komunikasi dengan wartawan kenapa harus di arahkan lagi, kalau juga tidak mau di konfirmasi PPK kan ada dia juga bertanggung jawab dalam pekerjaan preservasi jalan nasional.

Sambung Fajri lagi menegaskan, KOMPU yang di buat oleh PJN Wilayah 1 Sumbar adalah cara licik untuk tidak mau di konfirmasi awak media ujar Fajri.

Pekerjaan APBN jelas yang di pungut dari pajak rakyat, untuk proyek jalan nasional khususnya di Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Barat Bukittinggi batas Sumut.

Proyek Satuan Kerja (Satker) PJN Wilayah I yang di nakhodai oleh Masudi ini kata Fajri, terkesan adanya ketertutupan informasi publik bahwa berdasarkan UU Ri No 40 Tahun 1999 Tentang Pers sepanjang penyelengraan publik yang bersumber dari uang negara siapa saja boleh di konfirmasi sekalipun itu presiden.

Perlu juga Satkernya mengindahkan UU Ri No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dari KKN. Dan presiden Ir Jokowi sudah menerbitkan PP Ri No 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana KKN dan Pemberian Penghargaan Kepada jadi semua sudah jelas.

Kenapa harus ke nomor kompu anda selaku Satker sudah komunikasi dengan rekan-rekan wartawan. Jadi intinya ini terkesan menghindar tidak menyadari bahwa mereka bagian dari amanat reformasi untuk menjalankan amanat penyelenggara negara.

Kita kan sama tau itu apa fungsinya di lapangan pelaksana anak buah satker, PPK 1.3 Noor Arias Syamsu yang mengawasi pengerjaan jalan reservasi mulai dari batas Kota Bukittinggi – batas Sumatera Utara senilsi Rp.9.820.910.000. sumber dana APBN

Dengan nomor kontrak 05/PPK/Sk-PJN I BB 03.23.1.3/II/2024 masa pelaksanaan 335 hari kelender kontraktor PT.Pasindo Prima Kreasi dengan melihat penawaran e-katalog.

Masih tambah Fajri lagi, kita lihat saja dulu nanti kalau sudah dapat dokumentasi pekerjaan rekanan PT Parsindo Prima Kreasi ini, baru kita kumpulkan bahan keterangannya dan kita minta kawan -kawan penyidik dari Kejati untuk menginvestigasi ulang informasi ini dugaan indikasi Mark up materialnya.

Tim /Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *