LSM BIDIK RI, Dukung Penuh Kejari Kota Padang Mengungkap Dugaan Korupsi di SMKPP Padang Sebesar Rp.257 Juta Tahun Anggaran 2021/2022

PADANG-BIDIKHUKUM.COM

Direktur Investigasi Tipikor Non Government Organization LSM BIDIKRI ( Badan Investigasi Demokrasi Informasi Keadilan Republik Indonesia) Fajriansyah Putra SH menyampaikan kepada awak media (30/01/24) memberikan apresiasi kepada Kajari Kota Padang yang telah menahan dan menetapkan oknum eks. Kepsek yang berinisial S dan Wakepsek inisial HG SMKPP Padang, terkait dugaan tipikor bantuan Kemendikbudristek program pusat unggulan tahun 2021/2022

Fajriansyah Putra menegaskan bahwa di tahun 2021 sangat rentan di pusaran korupsi, kepada saya sampai begitu ujar Fajri tahun itu kita masih di landa pandemic Covid 19. Ada beberapa sekolah kita juga menemukan belanja dana BOSnya yang diduga fiktif tahun 2020 /2021 ini perlu di sampaikan lagi ke aparat penegak hukum di masa covid itu.

Rasa apresiasi ini kami ( LSM BIDIKRI) sampaikan kepada teman-teman penyidik khususnya Kajari Kota Padang bahwa korupsi adalah musuh kita bersama imbuh.

Sementara Kejari Padang, melakukan penahanan terhadap dua tersangka yaitu berinisial S selaku mantan Kepala Sekolah (Kepsek) dan HG selaku mantan wakil kepsek di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)Pertanian Pembangunan (PP) Negeri Padang.

Dimana keduanya, diduga melakukan tindak pidana korupsi dana Program Pusat Keunggulan (PK).

Dalam keterangan Persnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang, M. Fatria didampingi Kasi Intelijen Kejari Padang Afliandi, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Yuli Andri dan Ketua tim penyidikan perkara SMK Pertanian Pembangunan (PP) Negeri Padang Wiliyamson mengatakan bahwa, kedua tersangka sudah ditahan oleh pihak Kejari Padang untuk 20 hari kedepan.

Masing-masing peran tersangka S, bersangkutan selaku kepsek menanda tangani kesepahaman dengan kementerian. Dan HG, melaksanakan semua kegiatan sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.257 juta. Hal ini berdasarkan hasil hitungan dan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar, katanya saat memberikan pers, Senin (29/01/24).

Tambahnya, pada tahun 2021 hingga 2022 SMK PP Negeri Padang, mendapatkan bantuan dana PK yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendibudristek).

Dari penggunaan tersebut terjadi penyimpangan dengan adanya modus pembangunan fisik, ada ruang, ruangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan

Untuk kedua tersangka dikenakan pasal 2,3 undang-undang tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Dalam publikasi sebelumnya disebutkan, dimana perkara ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada November 2022. Kemudian dilakukan penyelidikan untuk, mencari dan menemukan apakah ada indikasi tindak pidana dari peristiwa dan telah serta di meminta keterangan pihak-pihak yang terkait.

Dari serangkaian kegiatan untuk pengumpulan barang bukti dan keterangan itu akhirnya, Kejari Padang menemukan adanya indikasi tindak pidana dalam perkara ini, sehingga proses kasus dinaikkan ke penyidikan.

Perkara ini merupakan, dugaan korupsi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021-2022.

Pihaknya menemukan modus penyimpangan dalam dana Program Pusat Keunggulan (PK) yang bersumber dari APBN karena tidak sesuai petunjuk teknis dan aturan dari Kemendikbud Ristek.

Dimana ditemukan adalah dana APBN dalam program disalurkan lewat rekening pribadi, kemudian digunakan untuk kegiatan sekolah. Secara aturan mengalihkan dana pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum.

Disebutkan perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan dengan nomor print-01/L.3.10/Fd.1/05/2023, selanjutnya tim penyidik akan memeriksa saksi dan melengkapi alat bukti.

Red.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *